Waduh.. Uang Korban Binomo Cs dan Robot Trading Sulit Balik?

Kasus Binary Option dan Robot Trading terus menyita perhatian publik belakangan ini, pasca terus betambahnya jumlah tersangka yang ditetapkan Bareskrim.

Banyaknya korban dari kasus Binary Option dan Robot Trading membuat kasus kejahatan penipuan ini telah merugikan hampir seluruh masyarakat Indonesia hingga mencapai angka puluhan triliun rupiah.

Lantas bagaimanakah nasib uang para korban Binary Option Binomo Cs dan Robot Trading？ Mungkinkah dana para korban bisa balik？ Sejauh mana aliran dana pelaku kejahatan penipuan Binary Option dan Robot Trading ini berdasarkan penelusuran PPATK.

PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merupakan lembaga sentral (focal point) yang mengkoordinasikan pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

Secara internasional PPATK merupakan suatu Financial Intelligence Unit (FIU) yang memiliki tugas dan kewenangan untuk menerima laporan transaksi keuangan, melakukan analisis atas laporan transaksi keuangan, dan meneruskan hasil analisis kepada lembaga penegak hukum.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tak yakin uang korban Binomo Cs bisa kembali 100%. Hal ini berdasarkan pengalaman PPATK dalam mengusut kasus serupa.

Seperti kasus First Travel, Langit Biru, dan beberapa kasus lainnya misalnya. Uang masyarakat hilang.

“Itu karena dari yang kami lihat, hasil penghimpunan dana publik tidak digunakan untuk bisnis yang memiliki revenue, sehingga ini menjadi sesuatu yang mati, benda tidak bergerak, harta dan segala macam,” ujar Kepala PPATK Ivan Yustiavandana.

Tak menutup kemungkinan, skenario terburuk yang sama bisa terjadi pada kasus binary option dan robot trading yang belakangan menyita perhatian publik.

Menurut Ivan, lembaganya sudah menerima 568 laporan transaksi mencurigakan dengan nilai fantastis, hingga Rp 35,7 triliun. Akan tetapi, mencurigakan bukan berarti memenuhi unsur kejahatan.

Setidaknya, dari ratusan laporan tersebut, PPATK sudah membekukan 345 rekening dari 78 pihak. Rekening-rekening tersebut mengandung uang senilai Rp 588 miliar.

PPATK menerima laporan transaksi mencurigakan dari penyedia jasa keuangan. Laporan yang diterima ada dalam bentuk laporan transaksi pembelian aset, transaksi keuangan, tarik tunai, serta penerimaan dan pengiriman uang dari dan ke luar negeri.

Menurut Ivan, ada kemungkinan dana sebesar Rp 588 miliar bisa dikembalikan kepada korban investasi ilegal yang baru-baru ini terungkap.

Akan tetapi, jumlah ini tidak seberapa dibanding temuan laporan transaksi mencurigakan yang pernah dilakukan pelaku penipuan yakni Rp 35,7 triliun.

“Kami tidak bisa janjikan apapun juga terhadap masyarakat. Tapi dari 345 rekening yang kami bekukan, ada di dalam secara keseluruhan Rp 600 miliar kurang sedikit isinya. Mudah-mudahan sih angka itu bisa terus PPATK dapatkan di rekening-rekening lain,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, PPATK juga menyebut sedang mendalami dugaan lokasi otak tindak pidana investasi ilegal. PPATK menduga dalam penipuan ini ada yang berada di dalam dan luar negeri.

“Tapi, sekali lagi, kami mencoba untuk menelusuri transaksi sampai ke ultimate beneficiary owner-nya. Yang kami lihat saat ini perkembangannya terus meningkat. Jadi per hari itu PPATK bisa kemarin itu laporan meningkat sekitar Rp 20 triliun. Dari sebelumnya Rp 7 triliun tiba-tiba menjadi Rp 35 triliun temuan PPATK,” ujarnya.

Sebelumnya Ketua PPATK Ivan Yustiavandana menjelaskan mengenai yang menerima aliran dana ini dalam Podcast Bersama Deddy Corbuzier.

Beliau adalah Doktor Cumlaude pada Fakultas Hukum Universitas Gajahmada, Yogyakarta.

LL.M pada Washington College Of Law, Washington DC. USA. Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jember.

Bekerja di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sejak tahun 2003.

Di dalam Podcast Deddy Corbuzier kepala PPATK mengatakan tidak semua yang menerima aliran dana akan dijadikan tersangka.

Misal dalam satu kasus Indra Kenz kita lihat ada 9.000 transaksi yang bernilai ratusan juta rupiah.

Kita pelototin satu persatu, aliran dananya kemana saja, bahkan itu kan bisa ketahuan.

Ke orang X,Y, Z nya misal ke orang ini ada berapa transaksi, jika hanya memberi satu kali saja.

Misalnya kepada Reza Arap, tidak ada kecurigaan, mungkin tidak ada hubungan, makanya kita periksa satu persatu.

Hanya untuk meminta klarifikasinya saja, namun jika ada 3.000 transaksi kepada orang yang sama.

Ini menimbulkan kecurigaan penyidik, berarti kan ada konspirasi disana, kemungkinan akan terkait tindak pidana pencucian uang.***